jurnalistika.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mendukung audit untuk mengungkap dalang di balik serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Serangan ini mengenai Telkomsigma, anak perusahaan Telkom Indonesia.
Thohir menegaskan siap memberhentikan pegawai kementerian yang terbukti lalai dugaan tindak pidana Telkomsigma.
“Saya mendukung investigasi audit, tetapi saya tidak ingin terlibat dalam politik. Saya profesional dan mendukung pencopotan individu yang korup dan tidak kompeten,” kata Thohir kepada wartawan di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Baca juga: Tindak Putusan DKPP, Jokowi Pecat Hasyim Asy’ari dari Anggota KPU
“Kami sepenuhnya mendukung upaya ini dan siapa pun yang dianggap tidak kompeten akan disingkirkan,” sambungnya.
Langkah diambil sebagai komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan menghilangkan serangan ransomware baru-baru ini terhadap PDNS 2.
“Baru-baru ini Direktur Jenderal Komunikasi dan Informatika mengundurkan diri, dan saya mendukung pendekatan Bapak Hadi Tjahjanto untuk memperbaiki semua kekurangan sebagaimana diarahkan oleh presiden,” tambahnya.
Semuel Abrijani Pangerapan dan Direktur Jenderal Komunikasi dan Informatika mengundurkan diri pasca pelanggaran tersebut. Data yang dikompromikan di PDNS 2 tetap tidak dapat digunakan dan dipulihkan, namun layanan pemerintah telah kembali berjalan.
Seorang mantan karyawan Lintasarta diduga bertanggung jawab atas pelanggaran data ini. Lintasarta, anak perusahaan Indosat yang mengelola fasilitas nomor 1, mengonfirmasi bahwa individu tersebut tidak lagi bekerja sejak 2021.
Sementara Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa kelalaian karyawan Telkomsigma menyebabkan pelanggaran ini.
Lalu Vice President Legal and Compliance, Reza Permana, mengatakan perusahaan sepenuhnya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN untuk memulihkan data pemerintah yang disusupi dan memulihkan layanan.
Kelompok hacker Brain Cipher bertanggung jawab atas serangan ini. Awalnya mereka meminta tebusan Rp129 juta, namun kemudian berjanji untuk merilis kunci dekripsi secara gratis dan meminta maaf kepada publik Indonesia. Mereka menyatakan serangan ini tidak bermotif politik.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini
