jurnalistika.id – Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ungkit masalah 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat saat melemparkan pertanyaan ke capres nomor urut dua, Prabowo Subianto dalam sesi debat capres Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Selain memaparkan soal 12 peristiwa yang termasuk pelanggaran HAM berat. Ganjar Pranowo juga menyinggung terkait empat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 2009 mengenai kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Salah satu di antaranya adalah mengenai pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc dan menemukan korban penghilangan paksa. Bahkan Ganjar sempat meminta Prabowo membantu menemukan makam mereka yang hilang.
“Kalau bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membuat rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah,” tanya Ganjar ke Prabowo.
Baca juga: Prabowo ke Anies Saat Debat Capres: Kalau Demokrasi Tidak Berjalan Anda Tidak Mungkin Jadi Gubernur
Prabowo lantas menjawab bahwa masalah 2009 terkait rekomendasi DPR sudah dijawab oleh Mahfud MD selaku cawapres Ganjar. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga menegaskan sudah sering menjawab soal pelanggaran HAM yang selalu dikaitkan kepadanya.
“Masalah ini justru ditangani oleh wakil presiden Anda (Mahfud MD). Jadi apalagi yang mau ditanya oleh saya, saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam jejak digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali tiap lima tahun, kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu,” tutur Prabowo.
Tidak sampai situ, Prabowo juga mengungkap soal berapa banyak orang hilang di DKI. Begitu pun soal mayat yang ditemukan beberapa hari lalu dan sebagainya.
“C’mon Mas Ganjar. Jadi, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela Hak Asasi Manusia,” sambung Prabowo.
Menurut Prabowo para tahanan politik di era orde baru justru kini mendukungnya. Salah satunya adalah Budiman Sudjatmiko.
“Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar, menurut saya,” kata Prabowo.
Ganjar Tak Puas dan Ungkit Lagi Pelanggaran HAM
Setelah mendengar jawaban Prabowo, Ganjar mengaku tak puas karena tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkannya. Sehingga menurutnya meski Prabowo punya ketegasan, tetapi dalam hal ini dia menilai Ketum Gerindra itu kurang tegas.
“Pertanyaan saya sebenarnya satu, apakah kalau bapak menjadi presiden akan membentuk pengadilan HAM? Pertanyaan yang kedua, apakah bapak bisa menemukan, menunjukan, membantu pada keluarga agar mereka bisa berziarah?. Dua ini sama-sama tidak dijawab,” kata dia.
Baca juga: Anies Singgung Milenial Jadi Cawapres, Tapi Ribuan Milenial Lain Justru Hadapi Kekeran
Prabowo kembali menjawab dan tak terima dibilang tegas. Bahkan menurunnya, pertanyaan yang dilontarkan Ganjar sangat tendensius.
“Saya tegas akan menegakan hak asasi manusia. Masalah yang bapak tanyakan, agak tendensius,” kata Prabowo.
“Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanyakan kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar. dan Wakil bapak yang mengurusi selama ini. Jadi kalau memang, putusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita mengadakan pengadilan HAM. Enggak ada masalah,” jawab dia.
Lantas Apa Sajakah Pelanggaran Berat HAM yang Diungkit Ganjar Tersebut?
Dirangkum dari situs resmi Komnas HAM, berikut adalah 12 pelanggaran HAM yang diakui oleh Presiden Joko Widodo.
- Peristiwa 1965-1966
- Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
- Peristiwa Talangsari, Lampung 1989
- Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989
- Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
- Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
- Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999
- Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
- Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999
- Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002
- Peristiwa Wamena, Papua 2003
- Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
