jurnalistika.id – Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Emanuella Ridayati menyebutkan penerapan kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) atau one way bertujuan untuk mengurai kemacetan. Meski demikian, karena ada protes dari warga pengguna jalan, kebijakan di empat ruas jalan di Tangsel itu perlu dievaluasi secara berkala.
Rida, sapaan akrabnya, merasa prihatin atas kebijakan SSA di Simpang Buaran, Viktor, Muncul, dan Bundaran Tekno yang mulai diterapkan sejak Kamis, 2 Maret 2023 yang menuai polemik itu. Sebagai Anggota DPRD, ia mengaku mengawal kebijakan penerapan Satu Arah di jalan yang kerap macet di jam sibuk tersebut.
“Saya ikut mengawal adanya kebijakan ini dan turut memperhatikan. Karena awalnya kebijakan ini dibuat kan tujuannya untuk mengurangi kemacetan yang ada di sekitar jalan tersebut,” kata Rida dalam keterangannya kepada jurnalistika, dikutip Jumat (10/3/2023).
Penerapan SSA di empat ruas jalan Tangsel memang menuai pro-kontra. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangsel memberlakukan sistem itu agar dapat memperlancar arus lalu lintas karena ruas jalan menjadi lebih lebar. Meski begitu, pengguna jalan menganggap kebijakan itu menyita waktu dan memperpanjang jarak tempuh.
Sistem satu arah berlaku pada jam-jam sibuk. Semula, kebijakan itu berlaku pada pagi dan sore hari, tetapi, setelah dievaluasi karena menyebabkan kemacetan lebih parah, SSA pada sore hari disetop sementara.
“Untuk (SSA) sore sejauh ini memang masih saya dan tim lainnya diskusikan skemanya berdasarkan volume & kapasitas jalan,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Tangsel, Topan.
Menurut Rida, evaluasi itu memang diperlukan. Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat dengan tujuan mempermudah aktivitas masyarakat, malah menyulitkan.
“Secara teknis, kebijakan ini sudah benar, apalagi tujuannya juga dibutuhkan oleh kita semua untuk mengurangi kemacetan yang ada. Namun pelaksanaannya harus diperhatikan dan dievaluasi kembali. Peninjauan perlu dilakukan secara berkala terlebih sudah kurang lebih satu minggu pelaksanaan sistem satu arah ini berjalan. Jangan sampai ini yang seharusnya mengurangi kemacetan malah menambah kemacetan apalagi merugikan berbagai pihak,” bebernya.
Lebih lanjut, dia meminta pihak terkait untuk lebih gencar mensosialisasikan kebijakan ini. Selain itu, keluhan dan aspirasi dari pengguna jalan pun perlu diakomodir agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai harapan.
“Di samping evaluasi kebijakan, Pemerintah juga perlu aktif untuk terus mendengar aspirasi masyarakat khususnya yang berdampak di sekitar jalan tersebut. Perlu ada kerja sama bersama masyarakat serta lintas sektoral di organisasi perangkat daerah (OPD) dengan berbagai pihak.” Tutup Rida.
Baca dan Ikuti Jurnalistika di Google News, klik di Sini.
(fsy/red)
