jurnalistika.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengeluarkan surat keterangan penghentian penuntutan (SKP2) untuk tersangka Nurhayati terkait kasus korupsi.
Kepala Kejari Cirebon, Hutamrin, mengatakan, SKP2 untuk kasus Nurhayati tersebut guna kepastian hukum. Sehingga status Nurhayati sebagai tersangka menjadi gugur.
Hutamrin mengaku, setelah menerima tahap II kasus Nurhayati, pihaknya melakukan penelitian terhadap kasus tersebut.
Lantas, dalam penelitian, pihaknya belum menemukan niat jahat dari perbuatan Nurhayati, sehingga keluarlah SKP2.
Baca juga: Nestapa Nurhayati, Lapor Kades Korupsi Berbalik Jadi Tersangka
Menurut Hutamrin, setelah SKP2 ini keluar, kini secara resmi Nurhayati sudah tidak lagi menyandang tersangka untuk kasus korupsi.
“Berdasarkan hasil penelitian, kami belum mendapatkan niat jahatnya terhadap perbuatan Nurhayati,” tuturnya, Selasa (1/3/22).
Pada hari yang sama Polres Cirebon Kota menyerahkan tahap II untuk kasus Nurhayati, sehingga Kejari Kabupaten Cirebon, bisa melakukan penghentian kasus tersebut.
Kasus Nurhayati sendiri berawal dari laporan Ketua BPD Desa Citemu, Lukman Nurhakim, pada tahun 2020 terkait kasus tindak pidana korupsi oleh mantan Kepala Desa Citemu, Supriyadi.
Polres Cirebon kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Setelah itu polisi menetapkan Kepala Desa Citemu, Supriyadi sebagai tersangka. Kemudian berkas tersebut diserahkan ke Kejari Kabupaten Cirebon.
Namun Kejari Kabupaten Cirebon mengembalikan berkas kasus Supriyadi tersebut untuk kembali ditinjau.
Setelah itu, polisi menetapkan Bendahara Desa Citemu, Nurhayati sebagai tersangka.
Padahal kasus tersebut terbongkar setelah Nurhayati, melaporkan tindakan korupsi Supriyadi kepada Ketua BPD Desa Citemu.
(Antara/FS)
