Jurnalistika
Loading...

Sekda Purwakarta Angkat Bicara Terkait Kritik Dari OKP

  • Jurnalistika

    30 Okt 2021 | 06:49 WIB

    Bagikan:

image

Foto: Iyus Permana (Sekretaris Daerah Purwakarta)

Jurnalistika.id – Purwakarta _ Banyak dikritik Organisasi Kepemudaan (OKP) soal pembangunan sumber daya kepemudaan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana angkat bicara ihwal kegiatan peringatan sumpah pemuda yang hanya mengakomodir 12 OKP.

Ia menyebut, rencana pelaksanaan kegiatan peringatan sumpah pemuda tersebut nyaris batal mengingat dalam surat edaran pelaksanaan kegiatan pada pelaksanaan PPKM Level 3 tidak diperbolehkan melakukan upacara peringatan .

“Ya sebelumnya di surat edaran level III ga boleh upacara. viconnya hanya Ibu Bupati saja, tambah Wakil dan Sekda. Tapi tiba-tiba harus mengundang OKP,” terang Iyus kepada Jurnalis, Jumat (29/10).

Baca Juga: Refleksi Sumpah Pemuda, HMI: Pembangunan Pemuda di Purwakarta Timpang

Ia juga mengungkapkan, anggaran sebesar Rp 75 Juta dalam rencana pengadaan kegiatan itu tidak dicairkan.

“Untuk kegiatan Sumpah Pemuda anggarannya tidak dicairkan,” ungkap Iyus permana.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sebelumnya menganggarkan Rp75 juta untuk belanja kegiatan penyelenggaraan peringatan sumpah pemuda.

“Tidak pakai anggaran, karena tidak upacara. Hanya Video Conference (Vicon) menyaksikan di TV,” demikian pungkasnya.

Baca Juga: Peringati Sumpah Pemuda Ke-93, Aliansi BEM Purwakarta Bawa 3 Tuntutan

Sebelumnya diberitakan, pada peringatan resmi Sumpah Pemuda di Bale janaka, Pemkab Purwakarta hanya mengundang 12 OKP, Padahal jumlah OKP yang terdata dan terdaftar resmi di KNPI Purwakarta sebanyak 75 OKP.

Karena itu, Pemkab Purwakarta dinilai pilih-pilih karena tidak mengakomodir kelompok pemuda yang lain.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta, San San Ramdhani mengaku, sikap Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang  tidak mengakomodir seluruh OKP mencerminkan kegagalan dalam pola komunikasi organisasi.

“Mereka (Pemkab) kan punya data, punya anggaran, mestinya untuk mengakomodir 75 OKP yang terdaftar di KNPI bukan hal yang sulit. ini malah terkesan pilih-pilih,” kata San San, Kamis (28/10).

*Reporter: Aris Rismawan (Biro Jurnalistika Purwakarta)

*Editor: Firman Sy

Dedi Mulyadi

Hmi purwakarta

Kabupaten Purwakarta

Purwakarta


Populer

Rangkuman Terkini Soal Banjir Besar di Sumut, Sumbar, dan Aceh
Tentang Kami
Karir
Kebijakan Privasi
Pedoman Media Siber
Kontak Kami