jurnalistika.id – Pemerintah bersama DPR RI sepakat menargetkan 2028 sebagai tahun ketika Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menjadi pusat politik Indonesia.
Penetapan ini menandai pergeseran besar dalam tata pemerintahan seluruh fungsi politik dan administrasi negara akan beralih dari Jakarta menuju Kalimantan Timur.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan parlemen berkomitmen penuh untuk mengawal target tersebut.
Menurutnya, arah ini sudah sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,” kata Rifqinizamy dalam pertemuan Koordinasi dan Monitoring bersama para Gubernur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (11/11/2025).
Baca juga: Prabowo Ungkap Rp132 Triliun Lenyap akibat Judi Online Tiap Tahun
Dalam kesempatan itu, Rifqinizamy juga menekankan pentingnya membangun IKN dari fisik dan sistem pemerintahan yang modern dan terbuka.
Lanjutnya, kota ini diharapkan menjadi wajah baru pemerintahan Indonesia yang bersih dan efisien.
“IKN harus menjadi kota modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia. Baik dari sisi fisik maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan,” ucapnya.
Istilah Ibu Kota Politik Diperdebatkan
Istilah “ibu kota politik” dalam Perpres tersebut sempat memicu perdebatan di kalangan ahli. Beberapa pakar hukum tata negara menilai, istilah itu menandai upaya pemerintah memisahkan fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta yang tetap berperan sebagai pusat ekonomi nasional.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, sebelumnya juga menjelaskan bahwa IKN akan berfungsi penuh sebagai pusat operasional pemerintahan apabila seluruh fasilitas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah rampung.
Baca juga: Cek Daftar 10 Nama Pahlawan Nasional 2025, Ada Soeharto, Gus Dur hingga Marsinah
Pertemuan koordinasi yang digelar pada 10–12 November 2028 di Multifunction Hall, Kemenko 3 IKN, menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan parlemen untuk menyatukan langkah.
Selain membahas percepatan pembangunan IKN, agenda ini juga mencakup Konsinyering Komisi II DPR RI serta pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengapresiasi dukungan semua pihak yang dinilainya memperkuat progres pembangunan. Para peserta kegiatan juga menginap di kawasan Rusun ASN IKN yang disebut Rifqinizamy memiliki fasilitas modern dan nyaman.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
