jurnalistika.id – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, memastikan bahwa layanan data imigrasi yang dihosting di Amazon Web Service (AWS) aman.
“Saat ini, data tetap di AWS. Semuanya lengkap dan dalam kondisi baik, tanpa masalah lagi,” ujar Yasonna Laoly.
Serangan ransomware pada 20 Juni mengganggu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Serangan ini mempengaruhi 282 lembaga. Ransomware yang digunakan adalah Brain Cipher, dengan tuntutan tebusan sebesar $8 juta.
Sebagai tanggapan, layanan imigrasi dipindahkan ke AWS. Sayangnya, data yang disimpan di PDNS hilang dan tidak dapat digunakan.
Baca juga: Layanan Imigrasi Soekarno-Hatta Kembali Normal Pasca Serangan Ransomware
Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas untuk mempelajari praktik pengelolaan data nasional dari negara seperti Kanada dan India.
Pemerintah akan melihat perkembangan situasi. Terkait kemungkinan pengembalian data ke PDNS Abdullah mengatakan beberapa negara di dunia melakukan pengelolaann lewat negara lian.
“Di berbagai negara, pusat data nasional dikelola oleh unit khusus seperti di Kanada dan India.”
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Budi Arie Setiadi menjelaskan negara mana pun tidak ada yang kebal terhadap ransomware. Bahkan sekelas Amerika juga sering sasaran paling sering.
“Tidak ada negara di dunia yang kebal terhadap ransomware. Amerika Serikat paling banyak mengalami serangan, yaitu 40,43 persen dari total, diikuti Kanada 6,75 persen, Inggris 6,44 persen, Jerman 4,29 persen, dan Prancis 3,8 persen. Indonesia hanya 0,67 persen,” kata Budie Arie
Indonesia berada di peringkat terendah di antara negara-negara G20 dalam hal jumlah serangan ransomware. BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terlibat dalam respons. Pusat data diperkirakan pulih sepenuhnya dari dampak serangan pada akhir Juli.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini
