jurnalistika.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam agenda Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas atau PAKU Integritas.
Dalam agenda yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam itu, masing-masing paslon diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan program dan strategi antikorupsi.
Ketiga paslon yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD masing-masing mempunyai program mencegah dan memberantas korupsi.
Baca juga: Motif Pemuda Ancam Tembak Anies Terungkap, Hanya Spontanitas
Namun, dalam kesempatan tersebut hanya capres yang berbicara untuk menyampaikan gagasan. Lantas seperti apa poin strategi antikorupsi masing-masing capres? Berikut sudah dirangkum.
Anies-Muhaimin
Berikut poin-poin penting yang disampaikan oleh Anies di Paku Integritas KPK.
- Mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat kembali KPK dengan cara merevisi UU KPK, mengembalikan standar etika yang tinggi di KPK, dan memperbaiki perekrutan baik pimpinan maupun staf KPK.
- Optimalisasi LHKPN, bagi yang tidak patuh bisa diganjar demosi.
- RUU Perampasan Aset dan Pemiskinan Koruptor
- Illicit enrichment and trading in influence sesuai United Nations Convention against Corruption (UNCAC)
- Mengesahkan RUU Pendanaan Politik
- Memberikan hadiah dan reward yang layak untuk pemburu koruptor bagi semua pihak
- Menetapkan sektor utama agar tak dikorupsi yang dikawal yakni pendapatan negara, SDA, pangan, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta berantas bisnis ilegal.
- Menjadikan integritas sebagai pertimbangan utama dalam anggota kabinet dan pejabat.
Prabowo-Gibran
Sementara Prabowo menyampaikan poin-poin berikut.
- Melakukan perbaikan kualitas hidup dan gaji penyelenggara negara agar tidak korupsi dengan sistematik dan rasional.
- Menegakkan setiap UU yang perlu.
- Menerapkan pembuktian terbalik atas laporan harta pejabat tak wajar.
- LHKPN harus benar, jika tidak maka saksi diberikan bagi mereka yang tidak jujur.
- Kehendak politik (political will) penegakan pemberantasan korupsi.
Ganjar-Mahfud
Adapun poin-poin yang disampaikan Ganjar bisa disimak berikut.
- Komitmen Gaspol dengan menghitung anggaran, menjalankan tata pemerintahan dan penegakan hukum untuk optimalkan pendapatan.
- Sikat Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).
- Menerapkan digitalisasi birokrasi dan sistem keuangan.
- Membuat program e-budgeting dan e-planning.
- Transparansi anggaran dan pengawasan oleh pemimpin tertinggi.
- Memperkuat sinergi kelembagaan aparat penegak hukum.
- Menjaga independensi KPK.
- Memperkuat sistem whistleblowing dan dijaga kerahasiaannya.
- Penegakan kode etik
- Minimalisasi rangkap jabatan
- pengesahan RUU Perampasan Aset.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
