jurnalistika.id – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat banyak penolakan dari masyarakat karena dinilai hanya akan merugikan. Terlebih secara hitung-hitungan kebijakan ini tidak akan membantu rakyat dapat rumah sebagaimana dijelaskan dalam tujuannya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, kepesertaan Tapera yang sebelumnya hanya diikuti oleh PNS ditambah menjadi pekerja swasta dan pekerja mandiri (freelance). Setiap peserta diharuskan membayar iuran sebesar 3 persen dari gajinya yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum.
Adapun tujuan dari Tapera salah satunya dijelaskan untuk dapat membantu peserta mendapatkan rumah di masa depan. Namun, banyak pihak menilai tujuan ini tidak masuk akal secara hitung-hitungan sehingga banyak penolakan.
Baca juga: Mahfud Sebut Hitungan Tapera Tidak Masuk Akal, Pekerja Tak Akan Dapat Rumah
Pemotongan gaji pekerja untuk Tapera justru dianggap menambah beban pekerja. Sebab, gaji pekerja setiap bulan juga sudah dipotong untuk beberapa keperluan lain seperti BPJS Kesehatan.
Penolakan terbaru terlihat dari aksi aliansi buruh di Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024). Aksi ini digawangi oleh KSPI hingga KSPSI yang diikuti oleh ribuan buruh.
Selain aksi turun kejalan, beberapa publik figur juga menyampaikan pandangan mengenai Tapera. Misalnya, komika Soleh Solihun yang beberapa waktu lalu membuat unggahan video di akun media sosial X miliknya, berisi protes terhadap pemerintah yang telah membuat kebijakan Tapera.
“Halo pak presiden dan para pejabat yang bikin PP No 21 Tahun 2024 tentang Tapera, tolong dong dipikirkan lagi dibatalin tuh itu PP-nya. Kan udah banyak tuh ahli yang ngomong soal kenapa Tapera tidak sebaiknya dijalankan,” kata Soleh seperti dikutip dari video unggahannya di akun X @solehsolihun pada Rabu (5/4/2024).
Baca juga: Soleh Solihun Desak Jokowi Batalkan Tapera, Ungkit Soal Gaji UMR
Bahkan, mantan Menkopolhukam Mahfud MD juga turut meminta agar pemerintah memikirkan ulang untuk menjalankan Tapera. Hal ini disampaikan melalui sebuah cuitan di media sosial X @mohmahfudmd.
“Pemerintah perlu betul-betul mempertimbangkan suara publik tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kalau tidak ada kebijakan jaminan betul-betul akan mendapat rumah dari Pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal,” tulis Mahfud di X, Kamis (30/5/2024).
Lantas Apakah Tapera Masih Layak Dilanjutkan?
Melihat banyaknya penolakan yang disampaikan publik terhadap Tapera. Maka pertanyaan yang timbul adalah apakah Tapera masih layak untuk dilanjutkan?
Salah satu menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sebuah kesempatan mengaku menyesal atas kemarahan masyarakat terkait pelaksanaan Tapera.
“Dengan kemarahan ini, saya pikir saya menyesal betul,” kata Basuki Kamis (6/6) dikutip dari CNN Indonesia.
Baca juga: Hitung-hitungan Waktu Pekerja Gaji UMR Jakarta Dapat Rumah Lewat Tapera
Buntut penyesalan itu, Basuki mengaku legowo kalau misalnya program Tapera harus diundur. Katanya, sikap itu sama seperti yang ditunjukkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Basuki mengungkit program Tapera merupakan amanat undang-undang yang sudah disahkan pemerintahan dan DPR pada 2016 lalu. Dalam masa awal, pemerintah lewat Menkeu berupaya memupuk kredibilitas program dengan menjalankan terlebih dahulu pada PNS.
Sementara bagi pekerja, pelaksanaan diundur pada 2027. Meski sudah diundur masyarakat rupanya belum siap, sehingga menurut Basuki program tersebut tak perlu tergesa-gesa.
“Menurut saya pribadi, kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” katanya.
Ia pun menyampaikan cara untuk menunda Tapera, yakni DPR harus mendesak pemerintah karena dasar hukum program tersebut adalah undang-undang. Apabila sudah dilayangkan, ia dan Sri Mulyani akan mengikuti.
“Jadi kalau ada usulan DPR misalnya untuk diundur, saya sudah kontak dengan Bu Menkeu, kita akan ikut wong itu uu,” katanya.
Apabila pemerintah memang mendengarkan suara rakyat yang telah menyampaikan penolakan terhadap Tapera. Sudah sewajarnya kebijakan itu tidak lagi dilanjutkan.
Apabila tetap ingin melanjutkan, sebaiknya melakukan pengkajian ulang sehingga manfaat lebih dapat diterima oleh masyarakat. Daripada harus menambah beban setiap pekerja yang biaya hidupnya berbeda-beda.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
