jurnalistika.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan siap menindaklanjuti seluruh tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) yang menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025), termasuk usulan pemotongan tarif aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Sesditjen Hubdat) Ahmad Yani saat mencoba menemui massa aksi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menerima masukan dari para pengemudi dan akan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas detail teknisnya.
“Ya, sebetulnya tuntutan mereka sudah kita apresiasi ya, sudah kita ajak rapat, dan sudah mengajukan usulannya dan akan siap kita bahas,” ujar Yani.
Sorotan Aksi Unjuk Rasa Ojol
Aksi unjuk rasa besar-besaran ini menyoroti beberapa persoalan utama, antara lain potongan aplikator yang dinilai mencekik, permintaan kenaikan tarif jasa penumpang dan layanan antar barang, serta desakan agar pemerintah menertibkan aplikator yang diduga melanggar regulasi.
Dalam demonstrasi driver ojol, massa aksi juga secara tegas menolak menemui pejabat selain Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Baca juga: Demo Ojol Tuntut Aplikator Angkat Kaki dari Indonesia
Saat Ahmad Yani tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB bersama Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, barisan pengunjuk rasa langsung menyatakan penolakan terhadap dialog.
Dari atas mobil komando, perwakilan pengunjuk rasa berulang kali menyuarakan permintaan untuk bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan.
Mereka menyatakan tak lagi percaya pada perantara birokrasi dan ingin agar aspirasi disampaikan langsung ke pucuk pimpinan Kemenhub.
Meski begitu, Ahmad Yani menegaskan bahwa ruang dialog tetap terbuka. Ia menyebut, tim perwakilan dari pengemudi ojol yang terdiri dari sekitar 10 orang akan segera diundang untuk melakukan pembahasan lebih mendalam.
“Pokoknya intinya pembahasan akan segera dilakukan dengan tim yang mereka utus kurang lebih 10 orang. Tuntutan mereka kenaikan tarif barang yang antaran dan potongan (tarif aplikasi menjadi) 10 persen (dari ketetapan 20 persen),” kata Yani.
Respons Soal Pengusiran Aplikator
Mengenai tuntutan pengusiran salah satu aplikator dari Indonesia, Yani menyatakan belum ada sikap resmi dari Kemenhub mengenai hal itu.
Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah mendengarkan tuntutan dan menyusun kebijakan yang adil bagi semua pihak.
Di sisi lain, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, aksi ini merupakan bentuk puncak kekecewaan pengemudi terhadap praktik aplikator yang dianggap melanggar regulasi.
Baca juga: Tagar #OjolTetapNarik Trending di X Saat Driver Tengah Demo, Buzzer?
Igun merujuk pada Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022 yang membatasi potongan aplikasi maksimal 20 persen. Sementara aplikator diduga memotong hingga 50 persen.
Menurut Igun, demonstrasi hari ini menyasar sejumlah titik strategis seperti Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, serta kantor-kantor aplikator.
Pemerintah kini ditantang untuk merespons cepat dinamika di lapangan agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut. Kejelasan dan ketegasan dalam menata ekosistem transportasi online menjadi tuntutan utama para pengemudi ojol yang merasa selama ini kurang dilindungi.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
