jurnalistika.id – Pemerintah resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru 2025/2026, tepatnya Senin, 14 Juli 2025.
Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidika. Karenanya, yang disasar adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berbeda dari sekolah konvensional, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan berasrama yang sepenuhnya dibiayai negara.
Perbedaan Sekolah Rakyat vs Sekolah Umum
Lalu, apa yang membedakan sekolah ini dari sekolah biasa? Berikut sejumlah poin pembeda yang membuat Sekolah Rakyat tampil dengan pendekatan yang benar-benar baru.
1. Sistem Pembelajaran Lebih Fleksibel
Sekolah Rakyat menggunakan Kurikulum Nasional, sama seperti sekolah umum. Namun, sistem belajarnya dirancang fleksibel dengan skema multi-entry dan multi-exit.
Artinya, siswa bisa masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, dan proses kenaikan kelas disesuaikan dengan capaian masing-masing individu.
Baca juga: 4 Rekomendasi Ice Breaking untuk Kegiatan MPLS SD, SMP, SMA/SMK, Lengkap dengan Caranya
Sebaliknya, sekolah konvensional masih terikat kalender akademik nasional. Pendaftaran siswa baru hanya dilakukan di awal tahun ajaran, dan semua siswa mengikuti proses belajar secara kolektif, tanpa penyesuaian khusus terhadap latar belakang atau kondisi masing-masing.
2. Gratis Total Tanpa Biaya Tambahan
Hal paling mencolok dari Sekolah Rakyat adalah sistem pendidikannya yang 100 persen gratis. Seluruh kebutuhan siswa seperti seragam, makan-minum, asrama, perlengkapan belajar, bahkan laptop untuk pembelajaran digital disediakan penuh oleh negara. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp48,2 juta per siswa per tahun.
Perbedaan dengan sekolah konvensional, terutama yang dikelola pemerintah daerah atau swasta, biaya pendidikan mungkin dibantu sebagian. Namun, kebutuhan lain seperti seragam, buku, kegiatan ekstrakurikuler, dan transportasi tetap menjadi tanggungan keluarga.
3. Fokus pada Anak dari Keluarga Miskin
Sekolah Rakyat memiliki misi yang sangat spesifik: memberikan pendidikan layak bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling rentan.
Sasarannya adalah mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2 DTSEN, termasuk anak jalanan dan anak yang tidak terdata di Dapodik.
Baca juga: 63 Sekolah Rakyat Mulai Dibuka, Ini Jumlahnya di Setiap Pulau
Sekolah biasa bersifat terbuka bagi semua kalangan. Aksesnya ditentukan oleh zonasi, prestasi, atau kemampuan membayar. Latar belakang sosial ekonomi siswa bukan pertimbangan utama dalam penerimaan.
4. Asrama dan Fasilitas Lengkap
Berbeda dari sekolah umum yang sebagian besar beroperasi sebagai sekolah non-asrama, Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school lengkap.
Setiap lokasi dilengkapi dengan asrama, laboratorium, ruang serbaguna, fasilitas olahraga, ruang ibadah, dan ruang belajar yang nyaman.
Dengan tinggal di asrama, siswa tak hanya belajar akademik, tetapi juga dilatih hidup mandiri, menjaga kedisiplinan, dan membangun kebersamaan. Semua aspek kehidupan mereka di sekolah terintegrasi secara utuh.
5. Proses Seleksi yang Ketat dan Terstruktur
Sebelum diterima, calon siswa melewati berbagai tahap seleksi. Mulai dari verifikasi status ekonomi, tes akademik, pemeriksaan kesehatan, psikotes, hingga pengukuran IQ.
Tujuannya bukan untuk menyaring yang terbaik, tapi untuk memastikan kesiapan setiap anak agar bisa dibina secara tepat.
Sebaliknya, sekolah umum biasanya hanya menggunakan seleksi akademik atau zonasi. Prosesnya lebih sederhana dan tidak menelusuri latar belakang psikologis atau kondisi sosial ekonomi secara mendalam.
6. Pendanaan dan Pengelolaan Langsung dari Pemerintah Pusat
Sekolah Rakyat dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos), bukan oleh Dinas Pendidikan daerah. Anggaran sekolah ini bersumber dari APBN dan diawasi ketat lintas kementerian, termasuk Kemendikdasmen, Kementerian PU, hingga BKN.
Sementara itu, sekolah biasa dikelola oleh pemerintah daerah atau yayasan swasta. Sumber pendanaannya bergantung pada alokasi dari daerah, partisipasi masyarakat, atau iuran dari orang tua siswa.
7. Guru Direkrut Khusus dan Mendapat Status PPPK
Para guru di Sekolah Rakyat direkrut secara nasional melalui mekanisme seleksi BKN dan Kemendikdasmen. Mereka ditugaskan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di bawah lingkungan Kemensos. Perekrutan ini menjamin kualitas serta dedikasi guru dalam menangani siswa dari latar belakang rentan.
Di sekolah umum, pengangkatan guru dilakukan oleh pemerintah daerah, yayasan, atau rekrutmen sekolah langsung, yang tidak selalu melalui seleksi terstandar secara nasional.
Baca juga: Sekolah Rakyat Tangsel Mulai Jalan 30 Juli, 150 Siswa Telah Terdaftar
Melihat perbedaan tersebut, Sekolah Rakyat bisa disebut sebagai misi sosial negara untuk mengangkat martabat keluarga miskin melalui jalur pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan manusiawi.
Dengan pendekatan yang lebih personal, sistem asrama, fasilitas penuh, dan kurikulum nasional yang dilengkapi pembentukan karakter, sekolah ini diharapkan mampu menjadi jalan keluar nyata bagi generasi muda dari lingkar kemiskinan.
Perbedaan dengan sekolah konvensional sangat jelas terlihat dari sistem, sasaran, hingga pengelolaan. Semua diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bukan hanya mengajar, tapi juga merawat dan memberdayakan.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
