jurnalistika.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai debat ketiga Pilpres 2024 banyak serangan bersifat personal dan tidak edukatif. Sehingga ia merasa Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mengubah format debat selanjutnya.
Jokowi mengatakan sepanjang serangan itu masih seputar kebijakan atau visi masih wajar. Namun, apabila sudah memasuki ranah personal menurutnya hal itu tidak mengedukasi masyarakat.
“Saling menyerang nggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi,” kata Jokowi seperti dikutip dari detik.com pada Selasa (9/1/2024).
Jokowi menganggap masyarakat pasti kecewa menyaksikan debat ketiga Pilpres 2024. Karenanya, format perlu diubah agar lebih edukatif bagi masyarakat luas.
“Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup,” tuturnya.
Baca juga: Momen Ganjar Tantang Prabowo Bantah Data Ranking Pertahanan RI di Debat Pilpres 2024
Diketahui Komisi Penyelenggara Umum (KPU) menggelar debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (7/1) malam.
Pada kesempatan itu, yang mendapatkan kesempatan saling sanggah adalah tiga calon presiden yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.
Tema debat mengenai pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. Setiap capres mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi misi masing-masing sebelum menanggapi pertanyaan panelis.
Berdasarkan ketetapan KPU, debat Pilpres 2024 tersisa dua tahap lagi yang akan dilaksanakan pada 14 Januari dan 4 Februari 2024 nanti. Setiap debat nanti akan kembali mengangkat tema berbeda-beda.
Tahap keempat temanya adalah tentang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Sementara tema debat kelima membahas soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Setelah melaksanakan seluruh tahap debat, masyarakat Indonesia akan memberikan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin lima tahun ke depan. Waktunya hanya sepuluh hari setelah debat terakhir, yaitu pada 14 Februari 2024 mendatang sesuai ketetapan KPU.
Baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
