jurnalistika.id – Edy Mulyadi meminta kepolisian untuk menggunakan Undang-undang (UU) Pers dalam mengusut kasus hukum yang sedang menjeratnya. Dalihnya, Dia adalah seorang wartawan senior.
Kuasa hukum Edy, Herman Kadir mengatakan, pernyataan yang diucapkan kliennya tersebut dalam kapasitas sebagai wartawan.
“Ingat ya, Pak Edy ini seorang wartawan senior, artinya pemanggilan itu, bukan atas nama apa gitu loh. Artinya, kita juga ingin UU Pers berlaku lah,” kata Herman di Bareskrim Polri, Jumat (28/1/22).
Menggapi itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Arif Zulkifli menyampaikan, jika Edy mengaku sebagai wartawan, Dewan Pers hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa pelanggaran etika yang terjadi.
“Dewan pers hanya memiliki wewenang memeriksa karya jurnalistik (melanggar etika atau tidak). Atau memeriksa apakah seseorang dalam perkara tertentu sedang melakukan kerja jurnalistik atau tidak,” tutur Arif, mengutip CNN, Sabtu (29/1/22).
Lebih lanjut, Arif mengatakan, Dewan Pers akan memeriksa pernyataan soal Kalimantan Edy Mulyadi berada dalam konteks kerja jurnalistik atau tidak.
“Dewan pers harus memeriksa kasus ini untuk dapat memastikan apakah pernyataan saudara Edy Mulyadi dalam konteks kerja jurnalistik,” kata Arif.
Kemudian, Arif juga mempersilakan Edy untuk mengirim surat agar pernyataannya agar Dewan Pers dapat mengusut menggunakan UU Pers.
“Dewan pers mempersilakan yang bersangkutan untuk berkirim surat kepada Dewan Pers,” imbuhnya.
Sebelumnya, nama Edy Mulyadi mencuat setelah pernyataannya dalam video menyebut Kalimantan sebagai ‘tempat jin buang anak’ viral.
Edy menyebut bahwa wilayah yang menjadi lokasi ibu kota negara (IKN) baru itu sebagai ‘tempat jin buang anak’ sehingga aneh menjadi pengganti DKI Jakarta.
Baca juga: Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan, JIS Keren!
