Senin, 24 Januari 2022

Tentang KamiRedaksiKontak Kami
Jurnalistika
Jurnalistika

Marak Pramuwisata Gelap di Raja Ampat, HPI : Perlu Regulasi Tegas

  • Firman Sy

    09 Jan 2022, 15:47 WIB

    Bagikan:

<p>Raja Ampat Papua (c) Utirta budiman on Unsplash</p>

Raja Ampat Papua (c) Utirta budiman on Unsplash

jurnalistika.id – Keindahan alam di Kepulauan Raja Ampat (R4) yang terkenal dengan biota lautnya menjadi berkah sendiri untuk masyarakat lokal untuk mencari nafkah sebagai pemandu wisata atau Pramuwisata.

Namun puluhan pramuwisata lokal yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Raja Ampat di tempat yang mendapat julukan “Surga Tersembunyi di Bumi” itu kini resah dengan maraknya oknum “Pramuwisata Gelap”.

HPI khawatir maraknya pramuwisata gelap dapat merusak persaingan harga antara pramuwisata lokal dan pendapatan retribusi daerah.

Selain itu, karena tidak mempunyai pengetahuan tentang biota laut dan konservasi alam akan merusak keindahan trumbu karang di sana.

Dewan Kode Etik HPI Raja Ampat, Tomy Eddy Kharolina mengatakan, pramuwisata gelap itu bahkan sudah marak sejak sebelum pandemi.

“Sebenarnya sebelum pandemi sudah ada problem mengenai tour guide di Raja Ampat, kita sebut gelap karena regulasinya juga belum jelas,” kata Tomy melalui sambungan telpon, Jumat (7/1/22).

Pramuwisata Gelap Raja Ampat Menawarkan Harga Lebih Murah

Tomy menerangkan, murahnya harga trip wisata dari pramuwisata gelap karena mereka tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

pertama, tidak membayar gaji lokal, kedua langsung berinteraksi dengan owner owner resort atau boat.

“Sedangkan travel lokal itukan perlu bayar pajak, retribusi biaya ini itu, ikut kegiatan dan segala macam,” terangnya.

Karena itu, kata Tomy, pramuwisata di luar HPI Raja Ampat tidak memberikan kontribusi kepada daerah.

“Kalau trip gelap gak ada kontribusinya pada daerah, mereka tidak bayar pajak di sorong dan Raja Ampat,” jelasnya.

Tomy khawatir, kehadiran oknum pramuwisata gelap akan berdampak buruk bagi ekosistem dan biota laut karena rata rata minimnya pengetahuan Konservasi.

“Sebagian besar mereka berbasis pada bisnis. Mereka tidak punya pendidikan konservasi mereka hanya bernaluri bisnis, yang penting tamunya senang,” paparnya.

Kemudian. Tommy berharap Pemda Kabupaten Raja Ampat agar lebih tegas membuat aturan dan regulasi tentang pramuwisata , hal ini agar Raja Ampat dapat terus terjaga dan tetap menjadi zona eklusif.

“Misalkan dengan membuat kartu pin untuk memantau wisatawan yang berkunjung, kita harus punya tim satgas dari pemerintah, asosiasi HPI, anggaplah tim gabungan,” pungkasnya.

Baca juga: Langkah Kemenparekraf Pulihkan Tiga Destinasi Wisata Imbas Erupsi Semeru

Papua

Pariwisata

pramuwisata

raja ampat


Rekomendasi

Populer

Mencermati Komitmen Pemerintah Menjawab Tantangan Fiskal 2022