Rabu, 17 Agustus 2022

Tentang KamiRedaksiKontak Kami
Jurnalistika

Pengangkatan PJ Kepala Daerah Tanpa Pemilu Dinilai Cederai Demokrasi

  • Firmansyah

    23 Jul 2022, 14:56 WIB

    Bagikan:

image

Ilustrasi: penunjukkan PJ Kepala Daerah. (AJNN)

jurnalistika.id – Jabatan bupati, walikota dan gubernur merupakan hasil dari proses demokrasi melalui Pemilu. Peralihan kekuasaan kepala daerah yang tidak melalui pemilu ditetapkan oleh institusi di atasnya yakni Mendagri berdasarkan usulan gubernur. Proses ini adalah top-down sedangkan demokrasi itu bottom-up.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Adi Bunardi dari FRAKSI98 dalam ‘Sarasehan Rakyat’ yang berlangsung pada Jumat (22/7/2022) di Gedoeng Joeang 45, Bekasi.

Menurut Adi, penunjukkan PJ Bupati oleh hirarki di atasnya tidaklah terlegitimasi karena tidak terpilih oleh Rakyat melalui Pemilu.

“Masalah pertama dari penunjukan legitimasi adalah tercederainya proses demokrasi dan rendahnya legitimasi. Birokrasi seperti mesin robot yang tidak dapat di intervensi seperti max weber nyatakan,” katanya.

Yang kedua, lanjut Adi, netralitas birokrasi dalam sistem negara ada warna partai politik, karena ada relasi antara kekuasaan politik.

“Meskipun secara UU Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dari politik tetapi dalam prakteknya kepala daerah yang ditunjuk bergantung terhadap incumbent yang berkuasa. Ini tidak sehat untuk membangun sistem kekuasaan yang berdaulat untuk kepentingan publik (Public interest),” paparnya.

Adi menambahkan, ASN yang terpilih menjadi Penjabat Publik rendah legitimasi akan membangun politik akomodasi membangun lembaga-lembaga. Kinerjanya tidak terlalu berdampak pada proses pembangunan tetapi tidak mampu mengakomodasi seluruh lapisan kelompok masyarakat. Da akan menjadi friksi di tengah masyarakat karena ada yang pro dan kontra.

“Inilah menjadi kelemahan penjabat bupati yang dilakukan karena proses penunjukan hirarki dari atas dan tidak dipilih oleh rakyat. Lain halnya dengan yang melalui proses demokrasi yang relatif tidak bergejolak, atau tawaran ide Pejabat politik dipilih oleh DPRD melalui Paripurna lebih terlegitimasi. Pemerintah tinggal menentukan syarat-syaratnya, namun proses ini ada sejarah trauma pada masa lalu adanya money politik pada anggota DPR dan tidak adanya mekanisme recalling dari DPP Partai Politik,” paparnya.

Dasar Gubernur mengusulkan PJ Bupati

Lebih lanjut Adi memandang bahwa Jabatan Politik tidak dapat diserahkan kepada keputusan individu institusi melainkan harus secara kolektif melalui demokrasi. Karena menurutnya, penunjukan Gubernur adalah subyektifitas gubernur, dalam penunjukan cocok atau tidak cocok, sehingga hasil penunjukan Gubernur pun akan bergantung terhadap subyektifitas Mendagri.

“Jabatan Politik yang tidak lahir dari ruh dan semangat demokrasi tetapi lahir dari penunjukkan top-down menjadi masalah dan tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Kini otoritas penunjukan mengarah kepada proses sentralisme demokrasi,” ujarnya Adi.

“PJ Bukanlah Pilihan rakyat karena berdasarkan subyektifitas pejabat di atasnya bukan karena pilihan rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, Adiputra dari Kaum Muda Syarikat Islam mengutip Alinea ke 4 tentang “yang berkedaulatan rakyat”. Pada Pembukaan UUD 1945, isi Pasal 18 Ayat 4 “Kepala Daerah dipilih secara demokratis” ini UUD 1945 bukan Kata Mendagri.

“Pasal 1 ayat 2 “kedaulatan di tangan rakyat” menjabarkan teks asli UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada 1999-2002. Bahwa Peraturan dan Keputusan Mendagri bertabrakan dengan UUD 1945. Dalam Undang-undang Ada Penyelenggara Pemilu yang kita kenal dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Lembaga Penyelenggara dan ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” paparnya.

Di sisi lain, Dadan Ramlan merespon tema dan memaparkan Penjabat dan Pejabat yang memiliki definisi yang berbeda. Menurutnya Pejabat adalah orang yang cenderung dipilih langsung oleh rakyat. Sementara Penjabat adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin dalam hal menggantikan pejabat ketika ada suatu hal yang perlu digantikan,

“Dalam hal ini kita lihat regulasi UU no.10 tahun 2016 Perubahan terupdate diubah menjadi UU No.6 tahun 2020 tentang pilkada, tetapi perubahan ini terkait pandemi covid dan masih merujuk kepada UU no.10 tahun 2016. Pada pasal 201 ayat 10 untuk tingkat provinsi dan 11 untuk tingkat kabupaten kota, untuk mengisi kekosongan. Dari regulasi ini ada tabrakan antara UU dengan UUD 1945, UU tidak boleh melampaui UUD, maka proses hukumnya adalah melakukan Judicial Riview di Mahkamah Konstitusi. Proses dalam pemilihan Penjabat ada hak rakyat yang dilanggar berdasarkan UUD,” paparnya.

Dadan menjelaskan, Judicial Riview pernah dilakukan dan ditolak putusan No.15 tahun 2020 dengan catatan harus ada Juknis. Pertimbangan MK jika dikabulkan pada putusan khawatir terjadi kekosongan sebagai antisipasi.

Meski MK sudah pernah menolak JR itu, Dadan menyebut ke depan tidak menutup kemungkinan masih ada upaya lain untuk dapat menempuh melalui DPR RI.

“Melalui kewenangan Komisi 3 DPR RI untuk mengubah UU apabila menghendaki mengubah dan memutuskan pasal tersebut atau bisa juga melalui Keppres,” tutupnya.

Dapatkan berita pilihan jurnalistika.id setiap hari langsung ke ponsel di Grup Telegram “Sahabat Jurnalistika”. Mari bergabung dengan cara Klik link ini, kemudian join.

Demokrasi

kepala daerah

Pemilu 2024

pj gubernur