Jurnalistika

MK: Presiden Dua Periode Tak Dilarang Maju Cawapres

  • Firmansyah

    13 Sep 2022, 13:40 WIB

    Bagikan:

image

Joko Widodo bersama Jusuf Kalla. (Dok: Okezone)

jurnalistika.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa seorang presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres) untuk periode berikutnya.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tidak ada aturan yang secara khusus melarang mereka untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Hanya saja hal itu menyangkut etika dalam berpolitik.

“Soal presiden yang telah menjabat dua periode lalu mencalonkan diri sebagai cawapres, itu tidak diatur secara eksplisit dalam UUD. Secara normatif mau dimaknai ‘boleh’, sangat bisa,” ujar Fajar, Senin (12/9/2022).

Menurut Fajar, secara etika politik presiden yang telah menjabat dua periode kemudian berniat mencalonkan diri sebagai wakil presiden bisa dibilang tidak diizinkan. Namun, semua itu bergantung pada pandangan masing-masing.

“Secara etika politik dimaknai ‘tidak boleh’, bisa juga. Tergantung argumentasi masing-masing. Intinya, itu tidak ada aturan eksplisit di UUD,” katanya.

Fajar menegaskan bahwa dirinya tidak dalam rangka berusaha mengizinkan maupun tidak mengizinkan presiden dua periode untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden selanjutnya.

Dia hanya menerangkan bahwa aturan konstitusi menyatakan, yang dilarang adalah kembali menduduki jabatan yang sama ketika sudah selama dua periode.

“Saya tidak mengatakan boleh atau tidak boleh, hanya menyampaikan ‘yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 itu Presiden atau Wakil Presiden menjabat 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 1 periode dalam jabatan yang sama’” katanya.

Sementara itu, melansir CNNindonesia, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil menyarankan agar presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut konstestasi pilpres meski menjadi cawapres.

Dia mengamini Pasal 7 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan. Namun, Fadhli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya.

“Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks., tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan, untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional,” kata Fadhli.

Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden-wakil presiden lewat amendemen UUD 1945 dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama.Itu merupakan salah satu alasan utama UUD 1945 diamendemen usai Soeharto lengser.

“Tidaklah elok, jika seorang presiden 2 periode, maju untuk menjadi wakil presiden, dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi,” ujarnya.

“Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres. Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja,” kata dia.

Ikuti berita jurnalistika.id lainnya di Google News, klik di sini.

Mahkamah Konstitusi

Pemilu 2024