logo jurnalistika

Menteri Keuangan Keluhkan Sulit Dapatkan Data UMKM Untuk Salurkan Bantuan

  • Mery

    11 Nov 2020, 21:34 WIB

    Bagikan:

Menteri Keuangan Sri Mulyani

Jurnalistika.id- Selama Covid-19, Pemerintah banyak memberikan jenis bantuan kepada masyarakat, termasuk pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, siapa sangka ternyata pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengaku kesulitan mendapatkan data UMKM di Indonesia. Hal itu menjadi tantangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk UMKM di masa pandemi Covid-19.

“Banyak bicara Indonesia punya 60 juta UMKM, tapi ketika pemerintah nanti (berikan bansos) mencari orangnya ini tidak mudah,” ucap Sri Mulyani dalam Pekan Fintech Nasional 2020, Rabu (11/11).

Baca juga: Saksikan, Debat Timses Paslon Pilkada 2020 Besok Siang

Menkeu mengatakan, data UMKM terfragmentasi di beberapa lembaga atau institusi. Pasalnya, data UMKM berada di perbankan, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Lebih lanjut Menkeu mengatakan, data UMKM juga bisa ditemukan di lembaga keuangan non bank, seperti PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero). Selain itu, data UMKM juga ada di Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kami punya basis data yang sangat terfragmentasi. Ada yang berasal dari perbankan, non bank, dan Kementerian Koperasi dan UKM,” ucap Sri Mulyani.

Karena masalah itu, Menkeu mengatakan data UMKM perlu diintegrasikan agar lebih efisien. Dengan demikian, hal itu bisa meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bansos untuk UMKM.

Baca juga: Gunung Merapi Keluarkan Guguran Lava Sejauh 700 Meter

Melansir dari CNN Indonesia, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp123,46 triliun untuk memberikan bantuan bagi UMKM di masa pandemi. Dana itu digunakan untuk subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja sebesar Rp1 triliun, keringanan pajak penghasilan (PPh) UMKM Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebesar Rp1 triliun.

Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi covid-19. Selain untuk UMKM, pemerintah juga mengucurkan dana untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral k/l dan pemda Rp106,11.

bantuan sosial

Covid-19

Menteri Keuangan

Sri Mulyani

UMKM


Rekomendasi

Topik Pilihan

#

Vannesa Angel

#

Tangsel

#

Benyamin Davnie

#

Jokowi Dodo

#

PT. PITS

Terbaru

dsds

Fakta Menarik Desa Wisata Huta Tinggi: Dekat Danau Toba Identik Dengan Kerbau

Peringati Hari AIDS Sedunia, Ini Yang dilakukan KPA Purwakarta

Menitipkan Masa Depan Melalui Pohon : Investasi Oksigen

Ini Rincian UMK Banten Tahun 2022 yang Ditetapkan Gubernur Wahidin Halim

Pemkot Tangsel Gelar Pengembangan Pelaku Usaha Sektor Pertanian Demi Peningkatan Produksi

Ini Alasan Erick Thohir Gabung Banser

Pemkot Tangsel Gelar Giat Pengembangan Usaha Mikro Bagi Pelaku Usaha

Julham Firdaus Kembali Pimpin Bamus Tangsel, Begini Harapan Walikota