junalistika.id – Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN), Erick Thohir menegaskan tidak akan segan mengungkap kasus-kasus hukum di lingkungan BUMN. Hal itu dilakukan sebagai upaya membersihkan perusahaan pelat merah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Erick Thohir, Presiden Indonesia Joko Widodo juga memberikan dukungan penuh kepada pihaknya dalam upaya melakukan pembersihan di sejumlah perusahaan negara. Sehingga dapat memberikan dukungan tersendiri untuknya dalam menjalankan langkah-langkah bersih-bersih BUMN.
“Untuk masalah bersih-bersih BUMN, saya rasa tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN, kasus Jiwasraya dari 2006 itu tidak pernah dilakukan ketegasan. Tetapi alhamdulillah saya melaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo dan beliau sangat mendukung,” kata Erick Thohir, dikutip Antara, Senin, (23/1).
Erick mengaku agar langkah bisa berjalan dengan baik, dirinya selalu intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di dalam BUMN. Pengungkapan kasus di Jiwasraya menurutnya hanya permulaan lantaran masih ada beberapa masalah lain yang akan ditangani.
“Kemarin saya peringatkan, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar,” ujarnya.
Baca juga: Erick Thohir Ancam Blacklist Calon Pegawai BUMN yang Pakai Joki
Singgung kasus Garuda Indonesia dan Waskita
Dia juga menyinggung soal kasus yang terjadi di Garuda Indonesia hingga Waskita Beton yang memiliki dampak negatif bagi keuangan perusahaan. Meski permasalahan tersebut sudah terjadi cukup lama, namun Erick mengatakan dirinya akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya agar tidak merugikan negara dan masyarakat.
“Waskita beton ini juga terima kasih teman-teman penegak hukum bisa menginformasikan, karena memang secara data waktu itu kita sudah melihat sepertinya ada penipuan Artinya publik waktu itu mengeluarkan rights issue. surat utang atau apalah, saya lupa detailnya tetapi ternyata penggunaannya tidak benar,” sebutnya.
Kendati demikian, Erick mengatakan program bersih-bersih besutannya tidak akan selesai dalam waktu singkat mengingat kasus yang ada sudah terjadi sejak dulu. Tetapi, dia meyakini pemilihan pemimpin yang baik dan sistem yang dibangun akan dapat mengurangi tindakan korupsi.
“Tidak mungkin yang namanya perubahan itu berdasarkan hanya hanya kepemimpinan, tanpa ada sistem yang dibangun, maupun sebaliknya,” ungkapnya.
Baca berita lainnya di Google News, klik di sini.
(arn)
