Jurnalistika

Disentil Soal Izin Pembuangan Sampah Ke TPA Cilowong, Ini Kata DLH Tangsel

  • Firmansyah

    31 Agt 2022, 14:24 WIB

    Bagikan:

image

Kepala DLH Tangsel, Wahyunoto Lukman. (Foto, dok: istimewa)

jurnalistika.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) angkat suara soal pernyataan Kepala DLH Provinsi Banten yang menyoal perizinan pembuangan sampah dari TPA Cipeucang Tangsel ke TPA Cilowong Kota Serang.

Kepala Dinas LH Tangsel, Wahyunoto Lukman mempertanyakan dasar pernyataan tersebut.

“Silahkan dikonfirmasi lagi dasarnya menyatakan ilegal itu apa?,” kata Wahyunoto di kantornya, Selasa (30/8).

Ia mengklaim jika kerjasama itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah.

“Jadi kita pengelolaan sampah mengacu kepada UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah bahwasanya di dalam UU itu kerjasama antar pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan pengelolaan sampah,” jelasnya.

Dalam UU tersebut pemerintah Provinsi memiliki wewenang untuk memfasilitasi kerjasama antara pemerintah Kabupaten/Kota dan satu Provinsi.

“Kemudian memediasi apabila ada usulan pendapat sengketa dalam penanganan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota.

Kemudian, melakukan koordinasi-koordinasi pengawasan, pembinaan itu wewenang Provinsi yang diatur dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi tidak ada berbicara masalah izin,” ujarnya.

Ia mengungkapkan semua pemerintah baik pusat, kabupaten/kota mengeluarkan izin. Izin untuk kepada pihak perorangan, kelompok atau badan usaha swasta yang mengelola sampah jadi lingkup masing-masing.

Menurutnya, dalam pembagian urusan itu ada kewajiban pemerintah Provinsi Banten untuk mengelola TPA regional sampai dengan saat ini belum.

“Ketika mereka belum mengelola TPA regional, harusnya justru semangatnya adalah membantu menyelesaikan persoalaan penanganan sampah Kabupaten/Kota masing-masing. Apalagi ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi wilayah Provinsi Banten. Jadi bukan malah persoalan izin, Amdal, bahkan mempermasalahkan dampaknya,” ungkapnya.

Di samping itu, Wahyunoto juga menegaskan jika pemerintah Kota Tangsel sudah membayar retribusi dalam pengelolaan sampah di TPA Cilowong.

“Selain itu, kita juga membayar retribusi, pemerintah Kota Tangsel juga membayar kompensasi dampak negatif dan di luar itu adalagi bantuan keuangan dari pemerintah Kota Tangsel ke pemerintah Kota Serang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten, Wawan Gunawan menyebut jika pembuangan sampah dari Cipeucang, Serpong, ke TPA Cilowong, Kota Serang, tak memiliki izin.

Menurut Wawan, penggunaan TPA Cilowong dalam kerjasama Kota Tangsel dan Kota Serang itu menyalahi prosedur. Sebab, kajian awal guna mengantisipasi berbagai dampak risiko belum dilakukan secara mendalam.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota Tangsel sejak tahun lalu melakukan penandantangan perjanjian kerjasama dengan Pemkot Serang selama 3 tahun kedepan terkait Pemanfaatan TPA Cilowong. Kerjasama itu dilakukan atas keterbatasan daya tampung TPA Cipeucang, Serpong.

Volume sampah yang akan dikirim dari Tangsel menuju TPA Cilowong maksimal sebanyak 400 ton.

Ikuti berita jurnalistika.id lainnya di Google News, klik di sini

DLH Kota Tangsel

TPA Cilowong

TPA Cipeucang