Jurnalistika.id – PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan untuk menunda penyelenggaraan vaksin individu. Vaksin covid-19 berbayar ini rencananya mulai dilakukan Senin (12/7).
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro menyebut penundaan dilakukan karena besarnya animo dan pertanyaan yang masuk.
“Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” jelas Ganti mengutip dari CNNIndonesia.com.
Ganti mengatakan penundaan hingga pemberitahuan selanjutnya sembari melakukan sosialisasi vaksin berbayar serta pengaturan pendaftaran calon peserta vaksinasi.
“Besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta,” bebernya.
Baca Juga : Begini Panduan Isolasi Mandiri di Rumah
Belum jalannya program vaksinasi gotong royong tapi mulai program vaksin berbayar berujung kritik dari sejumlah tokoh masyarakat.
Vaksin Berbayar Pemicu Ketimpangan
Salah satunya dari Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira yang menilai vaksin berbayar adalah kebijakan yang paling tidak adil. ia memprediksi kebijakan ini akan memicu terjadinya ketimpangan akses vaksin di masyarakat.
“Kelas menengah atas yang merasa punya uang dan bisa beli vaksin berbayar akan lebih cepat pulih. Sementara kelas menengah ke bawah yang harus antri vaksin gratis pemerintah harus menunggu mendapat giliran. Jadi hasilnya ketimpangan makin lebar. Saya sarankan cabut aturan vaksin berbayar karena ini komersialisasi yang tidak tepat di saat bencana pandemi Covid-19,” paparnya dikutip dari Jawapost, Selasa (12/7).
Meskipun pihak Manajemen PT Kimia Farma mengklaim penyediaan layanan vaksin berbayar tersebut tidak bertujuan komersil, Bhima tetap menegaskan bahwa ada unsur ‘untung’ pada kebijakan itu.
“Ya itu namanya cari untung karena harga jual vaksin berbayar individu sama dengan badan usaha,” katanya.
Dirinya pun menilai vaksin berbayar ini skemanya sama dengan rapid test beberapa waktu lalu. Yang mana, pengadaan awal digratiskan, di kemudian berubah dengan pengadaaan vaksin berbayar.
“Iya vaksin kan awalnya gratis, kemudian direvisi berkali-kali menjadi berbayar itu tidak etis. Jadi (kemungkinan berlaku) untuk menengah ke atas, itu yang jadi ketimpangan. Ini justru akan blunder karena mengganggu program vaksinasi gratis,” tandasnya
