Jurnalistika

Alasan KPK Tidak Menghukum Maksimal Tersangka Korupsi Bansos

  • Firmansyah

    29 Jul 2021, 20:03 WIB

    Bagikan:

image
Photo/Ilustrasi

Jurnalistika.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi sorotan setelah sidang tuntutan kepada tersangka korupsi bantuan sosial (Bansos) dinilai mengecewakan.

KPK menuntut Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta, pembayaran uang pengganti sekitar Rp 14 miliar, serta pencabutan hak politik selama 4 tahun.

Baca Juga: Tenaga Kerja Asing dilarang Masuk Indonesia Mulai 21 Juli

KPK menggunakan Pasal 12 huruf b UU Tipikor dalam menjerat Tersangka Korupsi Bansos itu. Ancaman pidana maksimal dalam pasal itu ialah penjara seumur hidup atau 20 tahun.

Jaksa meyakini Juliari menerima total Rp 32,48 miliar dalam perkara ini. Uang tersebut diterima Juliari dari sejumlah pihak, yakni dari pengusaha Harry Van Sidabukke sejumlah Rp 1,28 miliar kemudian dari Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp 1,95 miliar, dan Rp 29,25 miliar dari beberapa vendor bansos Covid-19 lainnya.

Uang tersebut diterima Juliari lewat dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Beberapa aktivis antikorupsi berharap KPK melayangkan tuntutan minimal 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup lantaran perbuatan Kader PDI Perjuangan itu merugikan banyak masyarakat di masa pandemi Covid-19.

KPK: Tuntutan Kepada Tersangka Korupsi Bansos Disesuaikan Dengan Fakta

Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa tuntutan jaksa disesuaikan berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan.

“Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan maupun desakan pihak mana pun,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/7).

Menurut Ali, sejumlah hal juga sudah jadi pertimbangan jaksa dalam menentukan besaran tuntutan. Baik hal yang memberatkan maupun meringankan.

Baca Juga: Tenaga Kerja Asing di larang Masuk Indonesia Mulai 21 Juli

“Pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti maupun denda dan pencabutan hak politik,” ujar dia.

Ali menilai jaksa dalam tuntutan Juliari sudah progresif. Hal itu dilihat dari tuntutan pembayaran uang pengganti, penerapan pidana tambahan itu biasanya diterapkan dalam Pasal 2 atau 3 UU Tipikor yaitu yang berhubungan dengan kerugian negara.

“Namun, Jaksa KPK tentu juga memiliki dasar hukum kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap terdakwa Juliari P Batubara ini dan kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU,” pungkas Ali.

Bansos

Juliari batubara

Komisi pemberantasan korupsi

Korupsi

Korupsi bansos

KPK

Mensos


Tentang Kami
Karir
Kebijakan Privasi
Pedoman Media Siber
Kontak Kami