Senin, 24 Januari 2022

Tentang KamiRedaksiKontak Kami
Jurnalistika
Jurnalistika

Mencermati Komitmen Pemerintah Menjawab Tantangan Fiskal 2022

  • Firman Sy

    13 Jan 2022, 17:03 WIB

    Bagikan:

<p>(c)  Executium on Unsplash</p>

(c) Executium on Unsplash

jurnalistika.id – Menarik mencermati komitmen pemerintah menyelamatkan keuangan negara melalui orientasi dan kebijakan-kebijakan fiskal untuk tahun 2022 ini, tahun yang menjadi momentum terakhir pemerintah bisa mengoptimalkan UU nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

tantangan fiskal 2022
Tantangan Fiskal 2022 (c) Ajib Hamdani

Arah kebijakan fiskal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, secara daring pada tanggal 12 Januari 2022.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk terus melakukan reformasi fiskal, di antaranya melalui reformasi perpajakan yang berkelanjutan, kebijakan pengelolaan belanja yang lebih optimal, dan manajemen kas negara yang lebih baik. Orientasi-orientasi pemerintah ini perlu mendapat apresiasi.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah program-program ini achievable atau tidak? Apa saja tantangan-tantangan yang ada dan perlu dimitigasi agar program reformasi fiskalnya bisa berjalan dengan baik.

Dua Tantangan Fiskal 2022

Memotret data fiskal tahun 2021, paling tidak ada 2 hal yang perlu dicermati oleh pemerintah. Pertama, adalah masalah penerimaan pajak tahun 2021. Data pada akhir Desember 2021 menunjukkan bahwa penerimaan pajak sebesar 1.277,5 triliun dari target awal 1.229,6 triliun. Artinya penerimaan bisa over target dengan mencapai 103,9%.

Pencapaian ini sangat positif, tetapi perlu dikritisi bahwa pola pencapaian ini cenderung tidak sustain. Karena penerimaan ini ditopang oleh pajak yang Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 63,16 triliun, sesuai data per 28 Desember 2021. Pajak DTP ini berarti secara riil tidak pernah secara cash masuk ke neraca keuangan negara.

Pencatatan penerimaan pajak ini atas PPN, PPh 21, PPh final UMKM, PPh 22 impor dll, dari kebijakan kondisi pandemi yang ada. Pola penerimaan ini tidak bisa menjadi tren karena cenderung tidak sustain menjelang berakhirnya penyuntikan dana covid-19 melalui instrumen hutang negara.

Masih terkait dengan penerimaan pajak, adalah potensi restitusi tahun 2022 yang semakin naik. Restitusi ini akan menjadi pengurang langsung atas penerimaan pajak yang ada.

Tahun 2020 angka restitusi ini mencapai 171,9 triliun, dan terus meningkat di tahun 2021 sebesar 196,11 triliun. Kalau angka restitusi ini terus meningkat di tahun 2022, maka pemerintah harus berhitung dengan lebih matang dalam membuat manajemen angka penerimaan.

Penerimaan perpajakan ini mempunyai masalah mendasar dalam tax ratio yang masih rendah. Tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak dengan total produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2021, kisaran tax ratio hanya menyentuh angka 8%. Target tahun 2022, kisaran 9%.

Pemerintah harus membuat terobosan dan political will agar tax ratio bisa mencapai kisaran 12% dalam waktu yang cepat. Karena penerimaan pajak ini menjadi penopang utama struktur APBN. Salah satunya dengan mendorong penguatan kelembagaan perpajakan dan penguatan data yang valid dan terintegrasi.

Masalah Hutang

Permasalahan fiskal kedua adalah masalah hutang. Hutang pemerintah sudah mencapai 6.713 triliun per November 2021. Setara dengan 39,84% PDB.

Bahkan, pada tahun 2022 akan bertambah lagi hutang negara sekitar 800 triliun, karena APBN masih defisit sekitar 4,8%. Bahkan Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi hutang Indonesia menyentuh angka 45%-47% PDB pada tahun 2022 ini.

Hutang ini harus bisa meningkatkan pergerakan ekonomi dan program pemerintah yang berorientasi pada ekspor. Karena sumber dana untuk melunasi hutang ke depan adalah dari pajak dan devisa.

Dengan dua catatan tersebut, pemerintah harus membuat terobosan dan regulasi yang kuat, agar program penyelamatan keuangan negara melalui reformasi fiskal bisa berjalan dengan baik.

Kondisi pandemi sudah selesai di depan mata, justru penyelamatan fiskal ini memasuki babak baru.

*Penulis adalah Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Ajib Hamdani.

Baca juga:

Ajib Hamdani

Apbn 2022

ekonomi

fiskal

tantangan ekonomi 2022


Rekomendasi

Populer

Mencermati Komitmen Pemerintah Menjawab Tantangan Fiskal 2022