6 Dampak Peristiwa G30S PKI Terhadap Kondisi Bangsa Indonesia

Peristiwa G30S PKI telah memberikan dampak terhadap kondisi bangsa Indonesia, bagaimana bisa?

Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan G30S PKI memiliki dampak terhadap kondisi bangsa Indonesia. Mulai dari tatanan politik, ekonomi dan juga keadaan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Peristiwa yang terjadi setengah abad yang lalu itu menewaskan tujuh tokoh militer, mereka di bawa ke Lubang Buaya untuk kemduiam dieksekusi. Meski sampai sekarang masih menjadi perdebatan dan memiliki beberapa versi mengenai G30S PKI ini, hal yang paling jelas adalah dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia.

Untuk itu, berikut setidaknya ada lima dampak setelah terjadi G30S PKI pada 1965 silam.

1. Memunculkan gelombang aksi massa untuk menentang adanya PKI di Indonesia

PKI sebagai versi pertama yang disebut sebagai dalang di balik peristiwa G30S ini mendapatkan kecaman dari masyarakat Indonesia, hal ini berdampak pada tatanan kehidupan politik dan sosial. Karena masyarakat di berbagai daerah melakukan demonstrasi dengan tuntutan agar PKI dibubarkan, begitu juga organisasi-organisasi yang berada di bawah naungannya.

Gelombang massa aksi dalam kecaman terhadap PKI ini datang dari berbagai elemen dan bisa dikatakan paling besar adalah dari Mahasiswa. Tepat pada 8 Oktober 1965 atau sekitar seminggu setelah G30S PKI, kelompok mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Buruh Indonesia (KABI), dan beberapa lainnya, yang membentuk Front Pancasila melakukan aksi besar-besaran.

Tidak hanya terjadi di pusat, tetapi gelombang massa aksi juga menggelora dari daerah-daerah di Indonesia dengan tuntutan yang sama. Mereka ingin PKI dan antek-anteknya dibubarkan.

2. Soekarno diangkat menjadi panglima Angkatan Darat

Ahmad Yani salaku panglima Angkatan Darat (AD) sehari setelah peristiwa G30S PKI atau tepatnya 1 Oktober 1968 masih belum diketahui nasibnya . Lalu Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), mengambil alih komando Angkatan Darat.

Tujuannya untuk mengamankan situasi yang sangat genting pada masa itu, Soeharto kemudian memerintahkan Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) untuk menanggapi situasi pemberontakan.

Pada tanggal 3 Oktober 1965, ditemukan jenazah tujuh pejabat tinggi militer di suatu lokasi, salah satunya adalah Letjen Ahmad Yani. Setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 1965, Presiden Soekarno melantik Mayjen Soeharto sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat di Istana Negara.

3. Ideologi dan unsur-unsur PKI dilarang di Indonesia

Dampak selanjutnya, dalam suasana yang masih genting, kubu anti-PKI yang sudah lama menyimpan dendam kemudian muncul dan membuat pergerakan. Mereka mendorong Presiden Soekarno untuk melakukan pembersihan terhadap Kabinet Dwikora, DPR-GR, MPRS, dan seluruh lembaga negara dari elemen komunis.

Sementara Mayor Jenderal Soeharto masih tetap melakukan operasi menumpas sisa-sisa PKI. Beberapa tokoh pun berhasil ditangkap, seperti Kolonel Latief, Letkol Untung, dan rekan-rekannya.

Sejak saat itu, segala bentuk yang berkaitan dengan PKI baik itu simpatisan, anggota bahkam mereka yang diduga memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia menjadi buronan nasional. Rumah para tokoh, kantor-kantor dan tempat lainnya yang berhubungan dengan PKI pun menjadi sasaran amukan massa.

Bendera dan segala unsur yang berkaitan dengan PKI bukan lagi menjadi barang yang boleh dimunculkan. Karena siapa saja yang menyimpan akan menjadi korban amukan.

4. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto hingga muncul Supersemar

Peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 membawa perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Salah satu dampak signifikan adalah munculnya Supersemar. Pada saat negara mengalami kekacauan dan ketidakpastian, Presiden Soekarno memberikan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengembalikan stabilitas dan kewibawaan pemerintah. Kewenangan ini tercermin dalam Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966.

Pada saat ini pula, Supersemar menjadi pilar penting dalam kelahiran era Orde Baru. Dalam tempo satu hari setelah mendapat mandat dari Presiden Soekarno, Soeharto dengan cepat mengambil keputusan atas nama kepemimpinan.

Keputusan tersebut kemudian diresmikan melalui ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 pada tanggal 5 Juli 1966. Tindakan tegas ini membawa lahirnya paradigma politik baru yang mengubah arah Indonesia secara dramatis.

5. Kemunculan tiga tuntutan rakyat atau Tritura

Kemunculan tiga tuntur rakyat yang digaungkan oleh kelompak mahasiswa pada saat itu juga ada pada maaa ini. Tuntutan itu bersisikan tentang, pembubaran PKI dan antek-anteknya, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan menurun harga pokok makanan.

Dikarenakan pada saat itu, setelah peristiwa G30S PKI terjadi keadaan ekonomi juga ikut memburuk. Hal ini dikarenakan keadaan masyarakat yang semakin mencekam dengan adanya teror, penghancuran, penjarahan, pembakaran, pengusiran, dan pembunuhan.

Selain itu, kepemimpinan Soekarno juga mulai diragukan publik karena dianggap tidak tegas dalam menangani G30S PKI. Meskipun sudah merombak kabinet Dwikora secara keseluruhan, mahasiswa tetap menilai masih banyak pendukung PKI di dalamnya dan stabilitas bangsa pun tetap tegang.

6. Simpatisan dan anggota PKI menjadi terpinggirkan

Peristiwa G30S PKI berimbas pada pelarangan ideologi komunis maupuh marxisme-leninisme di Indonesia, dampaknya orang-orang yang menjadi pendukung PKI juga dipinggirkan bahkan tidak diperbolehkan ada. Hal ini dikarenakan PKI dianggap sebagai dalang utama dalam G30S PKI yang menjadi catatan kelam dalam sejarah bangsa Indonesia.

Bahkan sampai sekarang, segala hal yang berkaitan dengan PKI masih sangat sensitif di Indonesia. Bahkan bagi merekam yang menunjukkan identitas PKI, kemungkinan bisa berakibat pada hukuman pidana.