Omong Kosong Pendidikan Gratis di Negeri Seribu Janji Manis

Musim penerimaan siswa baru baru saja berlalu. Seperti biasa, kisah pilu kembali terulang. Bukan rahasia lagi kalau ada banyak orang tua mengeluh di masa-masa yang seharusnya mereka senang saja melihat anaknya sudah berseragam sekolah impian.

Keluhan itu bukan lantaran tidak bahagia anaknya sekolah, apalagi dikarenakan soal sulitnya si buah hati lolos seleksi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), walaupun barangkali terkait yang satu ini memang benar.

Namun, yang membuat para orang tua mengernyitkan dahi adalah melihat banyaknya angka dalam biaya yang harus dikeluarkan begitu anak mereka diterima di sekolah negeri sekalipun.

Lantaran hal itu, tidak mengherankan apabila setiap tahun ajaran baru selalu menyisakan pertanyaan yang sama, benarkah sekolah negeri di Indonesia sudah gratis?

1. Janji Manis Pemerintah Berwujud Undang-Undang

Janji pemerintah soal pendidikan gratis sembilan tahun memang terdengar manis. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara mewajibkan semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar minimal sembilan tahun tanpa dipungut biaya.

Sekali lagi, tanpa dipungut biaya! Tapi, ketika bicara soal realitas di lapangan, frasa “tanpa biaya” ternyata menyimpan jebakan logika yang memalukan. Pendidikan memang gratis, eh tapi khusus buat yang mampu saja.

Bayangkan, betapa ironi situasi tersebut. Negara seolah-olah membuka gerbang sekolah untuk semua anak negeri. Sayangnya, ketika anak sampai di pintu gerbang, ada banyak penghalang yang menghambat kakinya untuk melihat lingkungan sekolah lebih luas.

Setiap tahun, bukan hal yang sulit terlihat penampakan antrian orang tua murid baru yang tak cuma memikirkan soal masa depan pendidikan anaknya, tapi lebih dulu dipusingkan soal harga seragam, buku, atribut, hingga iuran komite yang seolah wajib.

Sekolah-sekolah negeri, yang seharusnya jadi garda terdepan penyelenggara pendidikan gratis, justru menjelma menjadi ladang biaya awal yang tak kecil. Dari seragam batik sekolah, baju pramuka, olahraga, hingga kaos kaki berlogo sekolah, semua harus dibeli dari yang katanya “penyedia resmi”, yang ironisnya sering kali terafiliasi dengan sekolah itu sendiri.

Tidak sulit menemukan bukti bahwa ada ratusan, bahkan mungkin lebih, orang tua yang merasa berat untuk memenuhi biaya awal ini. Di media-media bertebaran berita soal keluhan orang tua yang merasa sekolah gratis justru mahal.

2. Sekolah Jadi Lahan Bisnis?

Setelah melihat hal tersebut, lantas apakah salah jika ada pertanyaan sejak kapan sekolah menjadi lembaga dagang?

Bukankah semangat pendidikan gratis lahir dari upaya membebaskan anak bangsa dari jerat kemiskinan, bukan menciptakan peluang bisnis baru berbasis murid?

Undang-Undang jelas. Pasal 34 ayat (2) menyebut pemerintah wajib menjamin pendidikan dasar “tanpa memungut biaya”.

Lebih dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi pada 2024 mempertegas bahwa pembebasan biaya ini berlaku luas, tak hanya untuk negeri, tapi juga swasta yang menampung anak-anak yang tak tertampung sekolah negeri. Namun, faktanya, pemenuhan hak ini dibajak oleh biaya-biaya tak tertulis yang terus bertambah setiap tahun ajaran baru.

Masalahnya pada konteks ini tidak melulu soal rupiah semata, namun soal bagaimana negara memaknai keadilan akses pendidikan.

Banyak keluarga dari kalangan prasejahtera yang akhirnya harus mengubur harapan menyekolahkan anak ke jenjang berikutnya hanya karena tak sanggup menyiapkan biaya awal.

Anak mereka tidak putus sekolah lantaran bodoh atau malas, melainkan karena tak mampu membeli seragam. Kenyataan ini adalah ironi yang lebih menyakitkan ketimbang sekadar statistik yang kerap dipertonton pemerintah.

3. Normalisasi yang Keliru

Bagi sebagian besar pejabat atau orang tua dari kalangan mampu, ongkos seragam dan buku mungkin tampak receh. Tapi bagi buruh harian, pedagang asongan, atau petani kecil, biaya itu sama saja dengan memutus hak anaknya untuk naik kelas sosial lewat pendidikan.

Sebab dari alasan itulah, apabila dilihat secara seksama soal benarkah pendidikan dasar di negeri ini sudah sepenuhnya gratis? Jawabannya jelas tentu belum.

Hal yang lebih berbahaya, praktik ini terus dibiarkan. Dinas pendidikan, kepala sekolah, komite, bahkan orang tua sering terjebak dalam normalisasi. “Semua sekolah begitu kok,” jadi pembenar.

Padahal, membiarkan biaya-biaya ini terus eksis adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi, dan mengabaikan amanat bahwa pendidikan dasar adalah hak, bukan hak istimewa.

Lembaga pendidikan perlu memberikan pemahaman terhadap orang tua bahwa pendidikan tersedia secara gratis, dan tidak membesar-besarkan biaya awal yang seharusnya tidak ada.

Lagipula apa pentingnya seragam untuk bisa belajar? Apakah tanpa seragam anak tak bisa menarima pelajaran. Kalau mau bicara soal disiplin dan estetika, ada yang lebih estetik dari seragam, yakni membiarkan peserta didik merdeka dengan pakaiannya. Yang penting adalah bagaimana sistem itu mampu mengajarkan disiplin yang tidak mileteristik, tetapi sosialitik.

Apabila sistem pendidikan itu mampu melahirkan itu, maka tidak akan sulit mendisiplinkan anak dalam hal seragam setelah jenjang SMA. Jika itu yang memang ditakutkan.

4. Tangan Pemerintah Perlu Lebih Kasar

Solusinya tidak rumit. Pemerintah harus tegas menetapkan aturan turunan yang melarang sekolah menarik biaya seragam, buku, dan atribut yang membebani orang tua, atau mewajibkan transparansi atas seluruh komponen biaya.

Pemerintah daerah perlu menyediakan bantuan langsung atau subsidi perlengkapan sekolah bagi keluarga tidak mampu, bukan sekadar slogan bantuan pendidikan. Kalau perlu, buat regulasi nasional yang memaksa sekolah menyediakan seragam gratis bagi siswa baru dari keluarga prasejahtera.

Sekolah bukan tempat berdagang kain, bukan pula etalase bisnis buku. Sekolah adalah ruang di mana anak-anak, dari manapun latar belakangnya, mendapat hak yang sama untuk menuntut ilmu.

Kalau biaya seragam saja sudah membuat anak takut sekolah, lalu apa gunanya negara mewajibkan sembilan tahun pendidikan?

Pendidikan yang sejatinya jadi jembatan keluar dari kemiskinan, kini justru dipasangi portal harga yang tak semua orang bisa lewati. Inilah paradoks pendidikan negeri ini, di atas kertas gratis, tapi di kenyataan, mahalnya minta ampun.

Namun, kadang betapapun kerennya aturan yang sudah dibuat, ada saja oknum-oknum pendidikan, jika tidak boleh menyebutnya mafia pendidikan, yang berbuat ulah. Mereka memanfaatkan celah-celah tak terlihat demi keuntungan pribadi.

Itulah mengapa tangan pemerintah harus kasar dalam membinasakan oknum-oknum tersebut. Hanya saja, untuk bisa mencapai itu, pemerintahnya juga harus jujur dan adil.

5. Sekolah Rakyat Menjawab?

Terkait Sekolah Rakyat yang baru saja diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan sistem yang berbeda dari sekolah negeri maupun swasta pada umumnya, mungkin saja bisa menjadi jawaban terkait masalah biaya pendidikan tersebut.

Sebab, dilihat Sekolah Rakyat memberikan pendidikan gratis kepada rakyat secara total. Terlebih yang disaring adalah orang-orang khusus, dalam artian memang benar-benar membutuhkan dan perlu dibantu.

Persoalannya, berkaca dari kebijakan-kebijakan yang telah lampau, biasanya idealisnya hanya bertahan di awal-awal. Setelah berjalan lebih lama, seperti disebutkan tadi, ada saja oknum-oknum nakal yang memanfaatkan ini.

Kendati demikian, Sekolah Rakyat perlu dipandang secara positif. Keberlangsungannya juga harus dijaga, sehingga benar-benar tercapai pendidikan gratis yang sebenar-benarnya.

"Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis yang diunggah ke platform terbuka Jurnalistika Community. Tulisan Aldiansyah Sikumbang tidak mewakili pandangan dari pihak Jurnalistika Community."