jurnalistika.id – Ratusan warga Pati berangkat ke Jakarta menggunakan kurang lebih 10 bus pada Minggu (31/8/2025) sore untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2–3 September 2025.
Aksi ini digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebagai bentuk desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Persiapan aksi dilakukan sejak dua pekan terakhir melalui posko penggalangan donasi yang berlokasi di depan Kantor Bupati Pati dan Gedung DPRD Pati.
Baca juga: Daftar Titik Demo di Berbagai Daerah, Senin 1 September 2025
Posko yang dinamai “Posko Penggalangan Donasi Rp 5.000” itu menjadi pusat pengumpulan dana, logistik, serta informasi rencana aksi.
“Tuntutannya kami mendesak KPK segera menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di DJKA,” ujar Fatih Surajaya, petugas posko, Rabu (20/8/2025).
Donasi untuk mendukung keberangkatan massa disalurkan langsung ke posko maupun melalui transfer.
“Menerima donasi bisa uang, bisa armada, bisa truk, bisa pick up, bus, dan lain-lain,” kata Fatih.
KPK menduga Sudewo, yang kini menjabat Bupati Pati sekaligus politikus Partai Gerindra, menerima aliran dana komitmen fee dari sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA pada tahun anggaran 2022–2024.
“Uang yang diterima SDW diduga komitmen fee atas pengadaan proyek,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (13/8/2025).
Ia menambahkan penyidik masih mendalami bukti dan akan mengumumkan perkembangan terbaru penyidikan.
KPK Ungkap Keterlibatan Sudewo
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, juga menyebut dugaan keterlibatan Sudewo tidak hanya pada proyek di jalur Solo Balapan–Kadipiro.
“Sehingga untuk dia, bisa nanti sekaligus untuk penanganannya,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).
Ia menuturkan, Sudewo juga diduga terlibat dalam proyek jalur ganda di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat, Jakarta, Semarang, dan Tegal, ketika masih menjadi anggota Komisi Perhubungan DPR.
Sementara itu, aparat kepolisian masih bersiaga di Pati setelah aksi demonstrasi yang berujung ricuh pekan lalu.
Baca juga: Catat! Ini 7 Titik Demo di Jakarta Senin, 1 September
Puluhan personel mendirikan tenda di sekitar Kantor Bupati dan Gedung DPRD untuk mengantisipasi situasi.
Pada aksi sebelumnya, Senin (25/8/2025), 1.245 personel dikerahkan untuk mengamankan pengiriman surat aspirasi ke KPK.
“Kami memastikan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal agar kegiatan penyampaian aspirasi berjalan damai tanpa gangguan,” kata Kapolres Pati, Komisaris Besar Jaka Wahyudi.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
