jurnalistika.id – Pemerintah tengah menyusun ulang narasi sejarah Indonesia dan menargetkan peluncurannya pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan.
Penulisan ulang ini dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Kebudayaan dan melibatkan ratusan sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
“Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025) seperti dilansir ANTARA, Selasa (6/5/2025).
Penulisan ulang dilakukan bukan hanya untuk memperbarui data, tetapi juga meluruskan dan menambah bagian sejarah berdasarkan kajian terbaru dari para ahli.
“Kami akan update dan menambah beberapa jilid tentu mendasarkan kepada buku-buku yang sudah ada. Kami melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari semua perguruan tinggi, dari banyak perguruan tinggi yang memang sejarawan, yang ahli di bidangnya untuk punya kompetensi menulis, dan juga editing (menyunting, red.) di dalam buku itu,” katanya.
Baca juga: Jokowi Tanggapi Usulan Pemakzulan Gibran: Boleh Aja di Negara Demokrasi
Ia menjelaskan revisi mencakup seluruh periode, mulai dari masa prasejarah hingga era pemerintahan terbaru. Penambahan catatan sejarah, terutama setelah masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi salah satu fokus pembaruan.
“Semua perlu di-update, kami update. Misalnya, periode terakhir (dalam versi sejarah saat ini) itu periode sebelum Pak SBY. Kalau nggak salah. Nanti, tentu ditambahkan,” ungkap Fadli Zon.
Penulisan ulang ini juga menanggapi kebutuhan akan acuan sejarah yang lebih terkini. Fadli menuturkan bahwa kompendium sejarah yang saat ini banyak digunakan masih merujuk pada terbitan tahun 2012 dan bahkan sebelumnya.
“Sejarah yang ditulis terakhir itu (terbit pada tahun 2012) yang diterbitkan dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, sebelumnya tahun 1980-an, Sejarah Nasional Indonesia,” ujarnya.
Rencananya, buku sejarah versi terbaru ini akan menjadi rujukan resmi bagi pendidikan nasional dan digunakan dalam kurikulum sekolah di seluruh Indonesia.
Pemerintah berharap penyusunan ulang ini dapat menghadirkan perspektif sejarah yang lebih akurat, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
