jurnalistika.id – Lonjakan harga beras medium semakin tak terbendung di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Staf Presiden (KSP) memberi perhatian serius atas kondisi ini, menyebut harga di semua zona pemantauan kini sudah melewati ambang batas aman dan berada jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Plt. Deputi II Bidang Perekonomian KSP, Edy Priyono, menegaskan bahwa kenaikan harga ini sudah diprediksi sejak awal. Menurutnya, eskalasi harga beras medium terus berlanjut hingga akhirnya seluruh wilayah masuk kategori tidak aman.
“Kami memberikan perhatian khusus untuk beras. Minggu lalu kami sampaikan bahwa beras medium di zona 2 itu levelnya masih waspada, tetapi ada tren kenaikan, dan kami menduga kalau tidak terjadi perbaikan yang sedemikian akan masuk zona tidak aman, dan ini terbukti,” ujar Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (22/7/2025).
Baca juga: Prabowo Tepis Isu Indonesia Gelap: Narasi Pesimisme Itu Dibayar Koruptor
Dari catatan KSP, tiga zona utama pemantauan harga sudah menembus lebih dari 10% di atas HET.
“Sekarang semua beras medium, di 3 zona itu ada di level tidak aman. Artinya, di atas harga eceran tertinggi 10% atau lebih,” ungkapnya.
Secara rinci, zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi mencatatkan kenaikan harga hingga 14% di atas HET.
Zona Dua Naik 10 Persen
Zona 2 yang mencakup Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan naik 10-11%. Sementara zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua mengalami lonjakan paling tajam, mencapai 25-26% lebih mahal dari HET.
Edy juga memaparkan, dari segi tren bulanan, zona 1 mengalami kenaikan 3,17%, zona 2 naik 1,02%, dan zona 3 meski kenaikannya hanya 0,54%, namun level harganya sudah jauh lebih tinggi.
“Zona 1 secara bulanan dari catatan kami mengalami kenaikan sekitar 3,17%, di zona 2 naik 1,02%, dan di zona 3 sebesar 0,54%. Meskipun di zona 3 kenaikannya paling kecil dibandingkan zona 1 dan 2, tapi level harganya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HET,” jelas Edy.
Pemerintah Perum Bulog
Menghadapi kondisi ini, pemerintah terus mengandalkan Perum Bulog untuk mengintervensi pasar dengan dua program utama.
“Teman-teman Bulog atas penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), sedang melakukan dua kegiatan besar terkait beras, yaitu penyaluran bantuan pangan atau bantuan beras, dan juga penyaluran beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan),” ungkapnya.
Bantuan pangan memang tidak langsung berdampak pada harga pasar, namun KSP menilai program tersebut dapat menekan sisi permintaan.
“Kalau bantuan pangan atau beras mungkin tidak berpengaruh langsung terhadap harga pasar, tetapi dari sisi permintaan itu menurunkan sedikit permintaan, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap harga,” ujarnya.
Di sisi lain, penyaluran beras dalam skema SPHP diharapkan mampu memberikan efek lebih nyata terhadap stabilisasi harga dengan memperkuat pasokan.
“Kalau penyaluran beras SPHP, itu memang untuk memengaruhi pasokan, dan kita harapkan ini semakin masif dilakukan oleh teman-teman Bulog,” kata Edy.
KSP juga menyoroti adanya disparitas harga antarwilayah. Meski tak signifikan di sebagian besar daerah, namun beberapa wilayah seperti Papua mencatat harga beras yang sangat tinggi.
“Kita lihat ini jaraknya lumayan ya, meskipun tidak termasuk tinggi ya disparitas antar daerahnya, tetapi ada daerah-daerah yang sampai Rp25.000, Rp18.000 (per kg) bahkan tadi sampai puluhan ribu per kg ya di beberapa Kabupaten di Papua,” ujar Edy.
Ikuti dan baca berita Jurnalistika lainnya di Google News, klik di sini.
